[ad_1]
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengumumkan interior dan furnitur Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN menggunakan produk-produk yang diproduksi di dalam negeri.
“Produk lokal, karena semangatnya betul-betul semaksimal mungkin kalau produk lokal sudah ada maka kita pakai,” ujar Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga.
Menurutnya, penggunaan produk lokal di Rumah Tapak Jabatan Menteri diimplementasikan hingga untuk ubin lantai dan lampu.
“Kalau tidak salah produk lampunya dari daerah Boyolali, Jawa Tengah,” katanya.
Produk-produk lokal pun, lanjutnya, digunakan untuk interior dan furnitur Istana Negara serta Kantor Presiden di IKN.
Follow Berita Pikirpediadi Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Pikirpediahanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dalam kesempatan tersebut, Danis menyampaikan bahwa terkait progres rumah tapak jabatan menteri mencapai hampir 80%.
Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan dua unit Rumah Tapak Jabatan Menteri, sebagai rumah contoh (mock up) di IKN.
“Kemarin ada yang kita percepat untuk memberikan gambaran, di mana dua unit rumah tapak jabatan menteri sudah jadi,” kata Danis.
Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 36 rumah tapak jabatan menteri selesai pada bulan Juli tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian bagi ASN.
Anas dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah bertemu untuk membahas dan mematangkan skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperjelas aspek kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang terlibat dalam pemindahan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Anas menjelaskan bahwa telah dilakukan pendefinisian peran strategis kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk mengidentifikasi pentingnya peran mereka terhadap negara, daya saing, serta kemandirian ekonomi K/L tersebut.
Selain itu, dilakukan juga identifikasi peran dan fungsi K/L sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan (decision support system), serta sebagai strategic enabler dan/atau sistem pertahanan dan keamanan.
Baca Selengkapnya: Kemewahan Rumah Menteri di IKN, Ternyata Interior dan Furnitur Pakai Produk Lokal
