[ad_1]
JAKARTA – Panglima Laskar Agung Macan Ali Nuswantara (Keraton Kasepuhan) Cirebon, Prabu Diaz Mahadewa menyampaikan keresahannya saat melihat pelaksanaan pemilu 2024 kali ini. Dia menilai tahapan pemungutan suara pada pemilu kali ini, terlihat gaduh dan begitu banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya.
Prabu mengatakan, salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Gebang, Cirebon, Jawa Barat, terdapat penggelembungan suara kepada pasangan calon Nomor Urut 2, Prabowo-Gibran. Total pertambahan suara mencapai 800 suara.
“Terlalu banyak kejanggalan pada pemungutan suara, seperti yang terjadi di TPS daerah Gebang, Cirebon, ada total penggelembungan suara ke Paslon 02, hingga mencapai 800 suara,” terang Prabu kepada MPI melalui sambungan telepon, Sabtu (17/2/2024).
BACA JUGA:
Prabu menduga Pilpres 2024 banyak kejanggalan secara terstruktur. Ia mencontohkan kembali aturan jumlah pemilih maksimal di TPS yakni 300 pemilih rata-rata, namun faktanya berbeda.
“Ada satu TPS yang laporan jumlah pemilihnya itu ada 1000 lebih, 800 lebih bahkan ada yang satu juta lebih. Ini pemilu seperti dibuat main-main,” katanya.
Lebih lanjut, Prabu meyakini pelaku-pelaku yang diduga bermain dengan kejanggalan pemilu tersebut adalah hanya oknum-oknum yang tengah berusaha memanipulasi hasil penghitungan suara.
“Saya yakin ini hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bukan institusinya, guna memanipulasi hasil penghitungan suara,” katanya.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, Prabu Diaz menilai tayangan hasil hitung cepat (quick count) di Televisi berpotensi membuat gaduh masyarakat.
“Pertama-tama saya minta semua stasiun televisi untuk tidak lagi menayangkan hasil quick count dari lembaga survei. Karena ini yang bikin gaduh, sudah cukup lah,” jelas Prabu dikutip dari iNews Media Group.
Follow Berita Pikirpediadi Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Pikirpediahanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
Prabu mengatakan publik seharusnya kini hanya berpatokan pada penghitungan resmi secara real oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Sudah cukup quick count itu, sekarang kita berpatokan pada real count KPU saja,” katanya.
Prabu mengatakan hal tersebut dikarenakan sudah banyak temuan kejanggalan penghitungan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pulau Jawa. Ia pun mengkhawatirkan situasi tersebut akan lebih buruk di luar pulau Jawa.
“Hal-hal tersebut ditemukan dengan bukti dan ditayangkan melalui media sosial, ini betul-betul hal yang memalukan. Jadi harus ditangani secara cepat oleh para penyelenggara pemilu,” lugas Prabu.