[ad_1]
JAKARTA – Kenapa suami istri tidak boleh jadi anggota KPPS? Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang bekerja untuk memastikan bahwa pemungutan suara berjalan lancar dan transparan, serta memastikan bahwa hak suara setiap pemilih dijamin dan terlindungi, menjadi tugas dari Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Di sosial media pelantikan KPPS ramai diperbincangkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melantik secara serentak 5.741.127 anggota KPPS di 71.000 lokasi.
Kenapa suami istri tidak boleh jadi anggota KPPS? Hal ini cukup banyak dipertanyakan, sebab banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota KPPS.
Kenapa suami istri tidak boleh jadi anggota KPPS? Berdasarkan peraturan yang berlaku Suami istri tidak diperkenankan menjadi anggota KPPS jika salah satu telah menjadi KPPS/PPS/penyelenggara Pemilu lainnya. Selain itu pengurus partai politik juga tidak diperkenankan menjadi KPPS.
Para anggota KPU, Bawaslu, dan KPPS tidak boleh memiliki ikatan pernikahan.
Peraturan tersebut dibuat agar tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dimiliki. Selain itu juga agar tidak ada pengaruh yang dapat merusak netralitas dan integritas penyelenggara pemilu.
Baca Juga: ajinomoto-health-provider-ajak-para-ibu-tingkatkan-perilaku-sadar-gizi-keluarga
Follow Berita Pikirpediadi Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Pikirpediahanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
Kenapa suami istri tidak boleh jadi anggota KPPS? Hal ini sebab bisa membawa konflik kepentingan yang dapat merugikan berjalannya pesta demokrasi.
Larangan tersebut mencakup baik pasangan yang masih menikah maupun telah bercerai.
Selain pasangan suami istri, tidak diperkenankan juga memiliki hubungaj darah dengan sesama anggota.
Kenapa suami istri tidak boleh jadi anggota KPPS? Itulah tadi penjelasan lengkap dibalik peraturan tersebut. Tetaplah jaga netralitas dan membuat situasi serta kondisi yang kondusif menjelang pesta demokrasi pada 14 Februari mendatang.
