[ad_1]
JAKARTA – Ahli Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melihat permohonan sengketa Pilpres 2024 hanya sebatas angka perolehan suara hasil pemilu. Ia mengatakan, majelis hakim perlu melihat proses angka itu didapat.
“MK tidak boleh hanya berpatok ke angka-angka hasil pemilu, tapi juga memotret daripada angka-angka itu diperoleh. Apakah dengan cara curang atau tidak. Termasuk apakah proses dari hulu ke hilir itu taat etik serta prinsip keadilan pemilu,” terang Herdiansyah saat dihubungi, Rabu (27/3/2024).
Menurutnya, MK harus progresif untuk melihat proses pelaksanaan pemilu tak sebatas pada angka hasil pemilu. Ia merasa, MK harus menjadi aktivis judicial atau judicial activism.
“Kalau Bawaslu bekerja dengan baik, tentu dalil-dalil kecurangan dalam proses pemilu tidak perlu dihadirkan di MK. Cuma karena para pihak merasa Bawaslu mengabaikan laporan kecurangan, akhirnya dibawa MK menyertai gugatan hasil pemilu,” terangnya.
Sebelumnya, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menekankan agar MK bukan sekadar menjadi “mahkamah kalkulator”. Mahfud MD mengatakan pandangan ini muncul ketika Mahaguru Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra saat ikut menjadi Ahli pada sengketa hasil Pemilu 2014.
Follow Berita Pikirpediadi Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Pikirpediahanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
Saat bersaksi di MK seperti tersiar luas pada 15 Juli 2014, kata Mahfud, Yusril mengatakan bahwa penilaian atas proses Pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan MK.
“Pandangan ini bukan pandangan lama melainkan pandangan yang selalu baru yang justru terus berkembang. Menjadikan MK hanya sekadar Mahkamah Kalkulator itulah yang justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui,” ungkap Mahfud di sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Gedung MK, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024.
