[ad_1]
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Unaudited dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu merupakan bagian dari pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah akan selalu siap memberikan dukungan dan membangun kerja sama yang baik demi kelancaran pemeriksaan LKPP tahun 2023,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.
Menkeu menjelaskan tahun 2023 merupakan tahun yang diwarnai dengan berbagai dinamika global. Mulai dari ketegangan geopolitik, pelemahan ekonomi global, fenomena suku bunga higher for longer, inflasi yang tinggi, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi digital.
Seluruh faktor tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja APBN dan perekonomian Indonesia.
Follow Berita Pikirpediadi Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Pikirpediahanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
Bendahara Negara kemudian menjelaskan kinerja baik APBN secara keseluruhan di tahun 2023, terutama terkait pertumbuhan penerimaan negara. Hal ini menunjukkan aktivitas perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan efektivitas dari reformasi perpajakan yang terus ditingkatkan.
“Khusus untuk penerimaan pajak mencapai hattrick 3 kali berturut-turut di atas target APBN sejak tahun 2021, 2022 dan 2023. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dari seluruh tim penerimaan negara,” jelas dia.
Selain itu, capaian output strategis juga dikatakan Menkeu merupakan prestasi dalam pelaksanaan APBN 2023. Dalam hal ini peran APBN dalam melindungi masyarakat melalui program perlindungan sosial, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan infrastruktur. Sejalan dengan itu, Menkeu menyatakan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja APBN.
“Kami juga mengharapkan kerja sama dari seluruh kementerian/lembaga dan instansi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan APBN di lingkungan K/L, serta mohon dukungan dari BPK untuk terus memberikan opini yang sesuai kualitas dari LKPP dan LKKL tentunya kita harapkan WTP untuk tahun 2023 agar betul-betul husnul khatimah dari BPK,” tutur Sri Mulyani.
